Media Polmas Poldasu

Transparan, anti kkn dan anti kekerasan

Bupati Pakpak Bharat Ikuti Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bersama KPK

2 min read

Bupati Pakpak Bharat foto bersama usai hadiri Rakor pemberantasan korupsi terintegrasi bersama empat kabupaten.

Kabanjahe (Media Polmas) – Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi bersama empat kabupaten, yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Kamis (10/6/2021) di Aula Kantor Bupati Karo, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe.

Rapat Koordinasi yang diikuti oleh Pemkab Pakpak Bharat, Kabupaten Karo, Dairi serta Langkat, ini membahas seputar pemberantasan korupsi yang terintegrasi dengan beberapa pemerintah daerah dalam mencegah tindakan yang dapat berpotensi mengarah ke indikasi korupsi.

Koordinator Supervisi (Korsub) I KPK RI, Didik Agung Wijanarko, mengungkapkan kegiatan ini merupakan agenda rutin dari bagian Korsub untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana pencegahan agar tidak terjadi korupsi di pemerintahan.

“Ini merupakan ajakan untuk meniadakan niat dan mengajak bagaimana langkah untuk pencegahan,” ujar Didik.

Didik menjelaskan, ada beberapa hal yang patut dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghindari kerawanan terjadinya indikasi korupsi adalah rutin melakukan Monitoring Control for Prevention (MCP). Ia mengatakan, MCP ini merupakan laporan dari pemerintah daerah yang diserahkan ke pihak KPK, yang berisikan laporan aset, serapan pajak, dan lainnya.Untuk laporan MCP sendiri KPK telah menetapkan standar kepatuhan sebesar 80 persen.

“Jadi Pemda harus melaporkan beberapa poin melalui MCP, yang di dalamnya berisikan areal yang rawan terjadi korupsi. Dengan langkah itu, kita meminimalisir kesempatan terjadinya korupsi. Sehingga tidak ada niat dan kesempatan,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Kamis (10/06/2021) sore mengatakan menyambut baik acara ini, karena kegiatan ini merupakan modal dan pembelajaran, sekaligus koordinasi dengan KPK RI dan instansi terkait yang ada di Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat.

“Kami berkomitmen untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang bersih, good goverment dan clean government, sehingga kita terhindar dari tindak korupsi yang merugikan negara dan daerah, serta menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat yang Nduma,” kata Bupati Franc. (Red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Butuh Bantuan?
Apa Yang Bisa Kami Bantu?